PENAJAM – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Tohar, menekankan pentingnya kesamaan persepsi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam melaksanakan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengarahan Pelaksanaan Perubahan APBD 2026 di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU, Kamis (29/10/2026).
Tohar mengatakan, kesamaan pemahaman diperlukan agar seluruh perangkat daerah memiliki arah yang sama dalam menjalankan kebijakan, menentukan prioritas, serta merealisasikan program dan kegiatan sesuai ketentuan dan target yang telah ditetapkan.
Ia meminta setiap SKPD segera mempelajari dokumen pelaksanaan anggaran perubahan (DPAP) dan memastikan seluruh unsur organisasi memahami program serta kegiatan yang harus dilaksanakan dalam sisa tahun anggaran.
“Sama prinsipnya dengan ketika kita menerima DPA murni. Temu, kenali, dekati, pelajari dengan organik, supaya semua organik tahu, terlibat dan ada pelibatan yang memadai bahwa dalam rentang waktu tertentu kita harus melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam DPAP,” ujar Tohar.
Menurutnya, DPAP bukan merupakan dokumen anggaran baru, melainkan penyesuaian terhadap DPA sebelumnya berdasarkan kondisi dan kebutuhan terkini. Karena itu, pelaksanaan anggaran perubahan harus diarahkan untuk menjaga agar program-program prioritas tetap berjalan.
“Secara filosofi DPA perubahan merupakan alat untuk menyelamatkan rencana program prioritas. Dengan demikian, DPA perubahan bukan DPA baru, tetapi DPA lama yang telah dijustifikasi berdasarkan kondisi kekinian,” jelasnya.
Selain pelaksanaan program, Tohar juga mengingatkan seluruh SKPD agar membenahi administrasi dan kelengkapan dokumen sejak dini. Langkah tersebut diperlukan untuk mengantisipasi proses pemeriksaan maupun review oleh Inspektorat, khususnya terkait pengakuan utang pemerintah daerah.
“Kami menekankan mulai dari sekarang untuk melakukan antisipasi, dari sekarang rapikan administrasi. Ketika pimpinan daerah memerintahkan Inspektorat untuk melakukan review terhadap pengakuan utang, ini tidak harus sampai tahap satu sampai empat,” tegasnya.
Tohar turut meminta perangkat daerah meningkatkan ketelitian dalam pengelolaan anggaran, menyesuaikan jadwal pelaksanaan kegiatan, serta memastikan setiap belanja dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Ia menegaskan, koordinasi dan sinergi antarperangkat daerah diperlukan agar pelaksanaan program pembangunan maupun pelayanan publik tetap berjalan sesuai sasaran.
Melalui rakor tersebut, Pemkab PPU berharap seluruh SKPD memiliki pemahaman dan langkah yang selaras dalam menjalankan APBD Perubahan 2026, sehingga program prioritas dapat terlaksana tepat waktu, tepat sasaran, dan didukung administrasi yang tertib. (hms)