PENAJAM – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih harus mengejar target aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebesar 50 persen dari jumlah kepala keluarga (KK) hingga akhir Desember 2026.
Berdasarkan data sementara, registrasi IKD untuk mendukung pendataan program perlindungan sosial (Perlinsos) baru mencapai 12.182 KK atau sekitar 17,62 persen dari total 79 ribu KK di PPU.
Untuk mempercepat capaian tersebut, Disdukcapil memperluas pelayanan jemput bola hingga tingkat desa dan kelurahan. Salah satunya melalui pelayanan administrasi kependudukan di Kelurahan Gersik, Kecamatan Penajam, Selasa (10/11/2026), yang melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) PPU.
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Disdukcapil PPU, Bachtiar Latief, mengatakan pemerintah pusat melalui koordinasi Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri mendorong percepatan aktivasi IKD tersebut.
“Target yang harus dikejar mencapai 50 persen dari jumlah KK. Kami memiliki waktu hingga akhir Desember 2026 untuk meningkatkan capaian registrasi IKD di PPU,” kata Bachtiar.
Menurutnya, kolaborasi dengan Diskominfo diperlukan untuk memperkuat dukungan jaringan komunikasi agar pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital dapat berjalan optimal.
Selain registrasi IKD, pelayanan di Kelurahan Gersik mencakup perekaman dan pencetakan KTP elektronik, pengurusan Kartu Keluarga (KK), penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), serta akta kelahiran.
Bachtiar menjelaskan, kelengkapan dan keakuratan data kependudukan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung ketepatan sasaran program perlindungan sosial. Data yang valid diharapkan dapat meminimalkan ketidaksesuaian informasi penerima bantuan.
“Kami mengajak masyarakat memanfaatkan pelayanan jemput bola ini. Registrasi dan pemutakhiran data kependudukan sangat penting untuk mendukung pendataan perlindungan sosial yang lebih akurat,” tuturnya.
Disdukcapil PPU mengimbau masyarakat mengikuti pelayanan di wilayah masing-masing dengan membawa dokumen persyaratan sesuai kebutuhan. (red)