JAKARTA – Besarnya dukungan partai politik di DPR RI terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas nasional. Namun, kuatnya konsolidasi politik tersebut harus tetap diimbangi dengan kebebasan masyarakat dalam mengawasi dan mengkritik kebijakan pemerintah.
Pengamat politik Bawono Kumoro menilai dukungan hampir seluruh kekuatan partai politik di parlemen menjadi salah satu capaian penting pemerintahan Prabowo menjelang dua tahun masa kepemimpinannya.
Menurutnya, hubungan yang relatif kooperatif antara pemerintah dan DPR RI memberikan ruang lebih luas bagi presiden untuk menjalankan berbagai program dan kebijakan strategis.
“Konsolidasi politik menjadi salah satu hal paling menonjol dari dua tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” kata Bawono, Minggu (18/10/2026).
Bawono menjelaskan, dalam sistem presidensial multipartai seperti Indonesia, dukungan politik yang luas diperlukan untuk menjaga kelancaran agenda pemerintahan.
Sebab, seorang presiden akan menghadapi tantangan apabila hanya mengandalkan kekuatan partai politiknya sendiri dalam menjalankan program pembangunan.
Dukungan lintas partai di DPR RI dinilai dapat memperlancar pembahasan legislasi, penganggaran, hingga pengambilan keputusan terhadap berbagai kebijakan strategis pemerintah.
Selain itu, konsolidasi politik berpotensi mengurangi gesekan antarelite sehingga pemerintah memiliki kesempatan lebih besar untuk menjaga kesinambungan kebijakan.
Bawono juga menyoroti dinamika pemerintahan Prabowo yang telah melakukan tujuh kali perombakan Kabinet Merah Putih sebagai bagian dari proses konsolidasi politik.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kuatnya dukungan politik di parlemen tidak boleh menghilangkan peran masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Kelompok masyarakat sipil, mahasiswa, dan pers harus tetap memiliki ruang untuk menyampaikan kritik maupun pandangan berbeda terhadap kebijakan pemerintah.
Menurut Bawono, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh penyelenggaraan pemilihan umum, tetapi juga oleh terjaminnya kebebasan berpendapat dan keterbukaan terhadap pengawasan publik.
Kebebasan pers, penyampaian aspirasi melalui demonstrasi, serta kritik masyarakat merupakan bagian penting dari mekanisme pengawasan kekuasaan dalam sistem demokrasi.
Ia menilai berbagai bentuk kontrol publik selama pemerintahan Prabowo masih dapat berlangsung tanpa pengekangan berarti dari pemerintah.
Kondisi tersebut, menurutnya, memperlihatkan bahwa konsolidasi politik di tingkat elite tetap dapat berjalan beriringan dengan pengawasan masyarakat.
Dengan dukungan politik yang luas, pemerintah memiliki peluang untuk mempercepat pelaksanaan agenda strategis. Namun, keberlangsungan ruang kritik tetap menjadi unsur penting agar stabilitas politik tidak mengurangi fungsi pengawasan terhadap kekuasaan.
Keseimbangan antara dukungan parlemen dan kontrol publik menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga kualitas demokrasi selama pemerintahan Prabowo. (red)