TAKAMEDIA.ID, SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim).
Predikat ini disampaikan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Kaltim, Mochammad Suharyanto, kepada Bupati PPU, Mudyat Noor, dan kepala daerah lainnya dalam acara yang berlangsung di Auditorium Nusantara, Kantor BPK Perwakilan Kaltim, Jumat (23/5/2025) sore.
Selain menyerahkan opini WTP, BPK juga memberikan salinan resmi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada perwakilan DPRD dari seluruh kabupaten/kota di Kaltim.
Pemberian opini WTP ini mencerminkan konsistensi Pemkab PPU dalam menerapkan tata kelola keuangan yang sesuai dengan regulasi, akuntabel, dan transparan.
Bupati PPU, Mudyat Noor, menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan para pemangku kepentingan yang telah berkontribusi terhadap capaian tersebut.
“Selamat untuk kita semua di lingkungan Pemkab PPU. Opini WTP ini merupakan wujud dari keseriusan dan tanggung jawab kita dalam melaksanakan tata kelola keuangan daerah,” ujar Mudyat.
Namun demikian, Bupati juga mengingatkan bahwa BPK mencatat 184 temuan dan 489 rekomendasi untuk seluruh wilayah Kalimantan Timur, termasuk Kabupaten PPU.
“PPU juga menerima sejumlah rekomendasi dari BPK, dan kami menargetkan untuk menindaklanjutinya lebih awal dari batas waktu yang ditetapkan,” tegasnya.
Mudyat meminta seluruh SKPD untuk terus menjalankan tanggung jawab masing-masing dengan mematuhi regulasi serta menjunjung tinggi prinsip transparansi.
“Sebagai pelaksana pemerintahan, kita wajib mematuhi aturan dan memastikan seluruh kegiatan berjalan secara akuntabel dan tepat sasaran. Ini adalah cerminan kinerja kita sebagai pemerintah daerah,” pungkasnya.
Kepala BPK Perwakilan Kaltim, Mochammad Suharyanto, menjelaskan bahwa opini WTP diberikan berdasarkan empat kriteria, yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.
“Opini WTP bukan berarti tidak ada temuan, tetapi menunjukkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya respons cepat dari pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam waktu 60 hari ke depan.
Acara penyerahan LHP BPK atas LKPD 2024 turut dihadiri oleh kepala daerah dari seluruh kabupaten/kota, jajaran DPRD, Inspektur Inspektorat PPU, Kepala BKAD PPU, serta sejumlah pejabat dan pendamping lainnya. (Hms/Red)
