TAKAMEDIA.ID, KENDARI – Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Waris Muin, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah (PHD) Tahun 2025 yang digelar di Aula Bahteramas, Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, pada 26–28 Agustus 2025.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, dan diikuti ribuan peserta yang terdiri dari gubernur, bupati/wali kota, pimpinan DPRD, perwakilan kementerian, hingga asosiasi pengusaha.
Dalam arahannya, Mendagri menekankan pentingnya peningkatan kualitas produk hukum daerah agar selaras dengan kepentingan publik, mendukung dunia usaha, serta memperkuat pembangunan nasional.
“Produk hukum daerah sangat berdampak langsung pada masyarakat, dunia usaha, bahkan pemerintah pusat. Karena itu, regulasi jangan dipersulit dan jangan menambah hambatan baru,” tegas Tito.
Rakornas PHD tahun ini mengusung tema “Produk Hukum Daerah untuk Kemudahan Investasi dan Pemantapan Asta Cita”. Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan kebijakan nasional dengan regulasi daerah sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor.
Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin menyampaikan bahwa keikutsertaan Kabupaten PPU dalam forum nasional ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk terus memperbaiki tata kelola regulasi. Menurutnya, perda dan produk hukum daerah harus menjadi instrumen pendukung pembangunan, bukan sebaliknya.
“Kami ingin memastikan regulasi di PPU sejalan dengan arah kebijakan nasional, terutama dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, memperkuat UMKM dan koperasi, serta mendorong masuknya investasi yang berdampak positif bagi masyarakat,” ungkap Abdul Waris.
Ia menambahkan, kehadiran dalam Rakornas ini juga menjadi sarana memperkuat jejaring dengan pemerintah pusat, dunia usaha, dan daerah lain. Hal tersebut penting untuk memperkaya referensi Kabupaten PPU dalam menyusun regulasi yang sederhana, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Selain rapat koordinasi, Rakornas PHD 2025 di Kendari juga dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen kepatuhan pemerintah daerah, talkshow bersama berbagai kementerian, serta pameran produk ekonomi kreatif. Kehadiran ribuan peserta menjadikan Sulawesi Tenggara sebagai pusat perhatian nasional sekaligus momentum untuk memperkenalkan potensi ekonomi dan budaya daerah.
Bagi Kabupaten PPU, forum ini menjadi langkah strategis dalam menyiapkan regulasi yang berpihak pada masyarakat, mendukung investasi, serta memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan di daerah. (Red)
