PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) baru saja menyelesaikan agenda exit meeting terkait pemeriksaan kepatuhan penyelenggaraan penataan ruang oleh BPK RI Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang di ketua Muhammad Sahlan dan rombongan.
Pertemuan ini menjadi langkah evaluasi penting untuk memastikan pembangunan di PPU ke depan berjalan sesuai regulasi yang berlaku, dipimpin oleh Inspektur Inspektorat Daerah, Budi Santoso, di Ruang Rapat Sekda bersama beberapa OPDbterkait, Selasa, (17/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, beberapa poin krusial menjadi sorotan, di antaranya RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang saat ini digunakan masih mengacu pada aturan tahun 2014.
Pemkab PPU tengah berupaya melakukan revisi agar tata ruang lebih relevan dengan perkembangan pesat pembangunan IKN saat ini, adanya temuan terkait perizinan (KKPR) yang terbit otomatis melalui sistem online (OSS) namun tidak sinkron dengan data lapangan.
Pemkab berkomitmen melakukan koordinasi dengan BKPM Pusat untuk memperbaiki celah sistem tersebut, perbaikan data Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Lahan Baku Sawah (LBS) akan segera dilakukan agar data perencanaan (RPJMD) akurat dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
”Pemerintah Kabupaten PPU menyambut baik hasil pemeriksaan ini dan akan menindaklanjutinya melalui penyusunan rencana aksi pada awal Desember mendatang. Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab untuk menciptakan tata ruang yang tertib, ramah lingkungan, dan mendukung ketahanan pangan daerah,” ucap Budi.
Menyoroti izin usaha yang terbit otomatis lewat sistem OSS yang terkadang tidak sinkron dengan zona tata ruang. Koordinasi dengan pemerintah pusat sedang berjalan agar sistem lebih akurat.
Melakukan validasi ulang data Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Lahan Baku Sawah (LBS) agar perencanaan pembangunan tidak salah sasaran.
Komitmennya, Pemkab PPU akan segera menyusun langkah tindak lanjut di bulan Desember nanti agar pembangunan di daerah kita berjalan tertib dan terencana. (Red)

