PENAJAM – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengusulkan penyesuaian besaran insentif bagi kader Posyandu desa dari sebelumnya Rp300 ribu menjadi Rp400 ribu per orang setiap bulan.
Usulan tersebut direncanakan mulai diberlakukan pada Tahun Anggaran 2027.
Kepala DPMD Kabupaten PPU, Tita Deritayati, menjelaskan usulan kenaikan insentif tersebut mempertimbangkan perkembangan peran Posyandu setelah mengalami transformasi menjadi wadah partisipasi masyarakat sekaligus lembaga kemasyarakatan desa.
Menurutnya, transformasi Posyandu memperkuat kedudukannya sebagai mitra pemerintah desa dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Peran Posyandu kini tidak hanya terbatas pada pelayanan kesehatan, tetapi juga mencakup enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa.
Perluasan peran tersebut berdampak pada semakin besarnya tanggung jawab kader Posyandu dalam membantu pemerintah desa. Kader tidak hanya terlibat dalam pelayanan kesehatan, tetapi juga berkontribusi dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, melakukan pendataan sasaran pelayanan, menyampaikan informasi serta mendorong partisipasi masyarakat.
“Dengan semakin luasnya peran Posyandu, tentu perlu diimbangi dengan dukungan pemerintah desa yang memadai, termasuk pemberian insentif yang proporsional dengan tugas dan tanggung jawab kader,” jelas Tita, Rabu (18/11/2026).
Ia menambahkan, rencana penyesuaian insentif kader Posyandu kelurahan yang mulai berlaku pada Januari 2027 juga menjadi salah satu pertimbangan dalam penyelarasan kebijakan pemberian insentif bagi kader Posyandu desa dan kelurahan.
Meski demikian, penyelarasan tersebut tetap memperhatikan perbedaan sumber pendanaan serta ketentuan penganggaran yang berlaku di masing-masing wilayah.
Melalui usulan tersebut, DPMD PPU berharap dukungan terhadap kader Posyandu semakin meningkat sehingga mereka dapat menjalankan tugas secara optimal dalam membantu pemerintah desa meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
Usulan penyesuaian insentif ini selanjutnya menjadi bagian dari pembahasan perencanaan dan penganggaran untuk Tahun Anggaran 2027. (Red)

