PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus memperkuat komitmen mewujudkan tata kelola data pembangunan yang akurat, terpadu, dan akuntabel.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Forum Satu Data Kabupaten PPU Tahun 2026 yang dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten PPU, Tohar, di Aula Lantai 3 Kantor Bupati PPU, Rabu (18/11/2026)
Kegiatan ini merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati PPU Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Forum tersebut sekaligus menjadi momentum evaluasi serta penyelarasan data lintas perangkat daerah dan instansi vertikal.
Dalam pemaparan awal capaian pengumpulan dan pengelolaan data tahun 2026, keterisian data tahunan Kabupaten PPU tercatat mencapai 92,73 persen, sedangkan data periodik berada pada angka 72,91 persen.
Tohar menekankan bahwa data merupakan referensi utama dan paling valid dalam menyusun rencana pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi vertikal berstatus sebagai produsen data yang memegang peran kunci sejak tahap hulu.
“Merencanakan pembangunan tanpa data ibarat menyusun perencanaan dengan mata tertutup. Karena itu, data yang diproduksi harus valid, dikelola sumber daya manusia yang kapabel, dimasukkan berdasarkan fakta empiris bukan opini, serta disusun secara terstruktur agar mudah dipahami,” ujar Tohar.
Ia menjelaskan, dalam ekosistem Satu Data Indonesia, setiap produsen data bersinergi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) selaku walidata serta Badan Pusat Statistik (BPS) selaku pembina data.
Tohar juga menyoroti perlunya kesadaran dan ketelatenan perangkat daerah dalam memelihara data yang bersifat dinamis. Ketepatan data, lanjutnya, sangat menentukan keberhasilan sasaran program pemerintah, mulai dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penanganan stunting berbasis lokus desa dan kelurahan, pembinaan seni budaya, hingga pemetaan persoalan sosial di masyarakat.
“Ada tiga kunci utama yang harus dipegang bersama, yakni kepedulian terhadap data yang dihasilkan, pemeliharaan berkala terutama untuk data dinamis, serta tata kelola yang baik mulai dari tahap penginputan hingga pemanfaatannya kembali,” tegasnya.
Forum Satu Data Kabupaten PPU 2026 menghadirkan narasumber dari Bappeda Provinsi Kalimantan Timur serta dihadiri Kepala BPS PPU, perwakilan Polres PPU, Kejaksaan Negeri PPU, Pengadilan Negeri Penajam, Pengadilan Agama Penajam, KPU PPU, Perumda Air Minum Danum Taka, dan PT ASDP.
Turut hadir pula jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemkab PPU, di antaranya Sekretariat DPRD, Bapelitbang, Bapenda, Kesbangpol, BPBD, Disdikpora, Dinas PUPR, Perkimtan, DPKP, Dinsos, Disnakertrans, DP3AP2KB, Dinas Ketahanan Pangan, DLH, Disdukcapil, DPMD, Dishub, Diskominfo, Diskukmperindag, DPMPTSP, Disbudpar, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Satpol PP, serta Camat Babulu.
Agenda pembukaan turut diisi dengan penyerahan penghargaan kepada perangkat daerah terbaik dalam pengelolaan Satu Data Indonesia di Kabupaten PPU.
Peringkat pertama diraih oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), disusul Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di peringkat kedua, serta Dinas Ketahanan Pangan pada peringkat ketiga.
“Semoga melalui forum ini, alur dan jejaring pengelolaan data di Kabupaten PPU semakin solid sehingga mampu mendukung perencanaan pembangunan daerah yang tepat sasaran,” pungkas Tohar. (Red)

