PENAJAM – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengajukan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) tahap ketiga sebesar Rp350 juta untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dari pengajuan tersebut, baru Rp175 juta yang dicairkan.
Kepala BPBD PPU, Nurlaila, mengatakan anggaran itu dibutuhkan untuk membiayai operasional petugas di lapangan, mulai dari bahan bakar minyak (BBM), konsumsi, hingga perbaikan peralatan pemadaman.
Menurutnya, perbaikan peralatan menjadi kebutuhan penting agar operasi penanganan karhutla tetap berjalan optimal. Ketersediaan BBM dan konsumsi tidak akan cukup apabila peralatan yang digunakan petugas tidak berfungsi dengan baik.
“Pengajuan kami terakhir Rp350 juta, itu untuk belanja BBM, belanja mamin di lapangan, kemudian ada perbaikan peralatan karena percuma ada mamin, BBM kalau peralatannya tidak sehat,” ungkapnya, Kamis (22/10/2026).
Dari total pengajuan BTT tahap ketiga tersebut, BPBD PPU baru menerima pencairan sebesar Rp175 juta melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU.
“Nah, Rp350 juta itu baru cair separuhnya, Rp175 juta,” katanya.
Nurlaila menjelaskan, dana yang telah dicairkan juga digunakan untuk membayar tagihan operasional yang sebelumnya sudah berjalan. Dengan demikian, anggaran tersebut tidak seluruhnya dapat dialokasikan untuk kebutuhan baru.
“Jadi pada saat cair otomatis membayarkan, ya rembes, membayarkan tagihan-tagihan sebelumnya,” jelasnya.
Kebutuhan anggaran penanganan karhutla masih berpotensi berlanjut seiring diperpanjangnya status siaga darurat bencana di PPU hingga 31 Desember 2026.
BPBD PPU akan mengevaluasi kebutuhan berikutnya berdasarkan perkembangan kondisi di lapangan, termasuk kemungkinan pengajuan tambahan anggaran untuk menjaga kelangsungan operasi penanganan karhutla.
“Ya, kita akan mengajukan kembali melihat kondisi lapangan,” tutunya. (red)